 |
| Sejumlah menteri menjawab pertanyaan media seusai mengikuti Rapat Koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana DPR RI bersama Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra di Banda Aceh, Sabtu (10/1/2026). (Foto: Puspen Kemendagri) |
BANDA ACEH -- Pemerintah pusat bergerak cepat mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di sejumlah wilayah Sumatra. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Muhammad Tito Karnavian membeberkan strategi komprehensif yang disiapkan untuk memastikan pemulihan berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Paparan tersebut disampaikan Mendagri Tito saat Rapat Koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana DPR RI bersama Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra di Banda Aceh, Sabtu (10/1/2026).
Presiden RI Prabowo Subianto sebelumnya menunjuk Tito sebagai Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Mengawali tugasnya, Tito langsung “tancap gas” dengan menggelar pemetaan dan verifikasi kondisi terkini di 52 kabupaten/kota terdampak bersama pemerintah daerah dan instansi terkait.
Hasil pemetaan tersebut membagi daerah terdampak ke dalam tiga kategori, yakni wilayah yang sudah kembali normal, setengah normal, dan belum normal. Menurut Tito, klasifikasi ini penting agar pemerintah memiliki gambaran jelas dalam menentukan prioritas dan strategi penanganan di lapangan.
“Dengan pemetaan ini, kita tahu ke mana harus bergerak dan langkah apa yang paling tepat dilakukan,” ujar Tito.
Berdasarkan hasil rapat dan peninjauan langsung, Tito menekankan sejumlah langkah prioritas. Pertama, percepatan pembersihan lumpur di kawasan permukiman dan aliran sungai. Ia menilai, penambahan personel TNI dan Polri mutlak diperlukan agar proses pembersihan bisa dikebut, terutama sebelum memasuki bulan Ramadan.
Selain TNI dan Polri, Tito juga membuka peluang pelibatan sekolah kedinasan dengan menurunkan para mahasiswa, seperti yang telah dilakukan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di bawah Kementerian Dalam Negeri. Penempatan personel akan disesuaikan dengan tingkat kebutuhan masing-masing daerah.
“Kalau ini dikeroyok rame-rame, Polri, TNI, sekolah kedinasan bergerak semua, saya sangat yakin wilayah yang masih tertutup lumpur bisa segera bersih, sampai ke rumah-rumah warga,” tegas Tito.
Langkah kedua adalah mengaktifkan kembali roda pemerintahan daerah melalui percepatan penyaluran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tito mengungkapkan, Kemendagri telah menerbitkan surat edaran yang memberi ruang bagi daerah untuk melakukan perubahan APBD secara cepat dalam situasi darurat.
Tito mencontohkan penyaluran dana transfer ke Aceh Tamiang yang dilakukan tanpa menunggu kelengkapan seluruh persyaratan administrasi. Menurutnya, fleksibilitas semacam ini sangat dibutuhkan agar daerah memiliki modal awal untuk bergerak. “Mekanisme percepatan seperti ini sangat diperlukan. Daerah terdampak harus punya modal untuk mulai memulihkan diri,” jelasnya.
Strategi ketiga adalah penguatan dukungan sosial dan ekonomi bagi masyarakat terdampak. Tito mendorong optimalisasi berbagai bantuan sosial, mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan, hingga bantuan langsung lainnya untuk menjaga daya beli masyarakat.
Tito menilai, bantuan tersebut bukan hanya meringankan beban warga, tetapi juga mampu menggerakkan kembali aktivitas ekonomi, termasuk sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). “Ketika mereka menerima bantuan seperti BLT, otomatis daya beli muncul. Dari situ akan terjadi perputaran uang dan ekonomi mulai hidup kembali,” katanya.
Selain tiga langkah utama tersebut, Tito juga menyoroti pentingnya percepatan perbaikan akses darat, pengurangan jumlah pengungsi di tenda dengan menyediakan hunian sementara (huntara), serta validasi data kerusakan rumah agar penyaluran bantuan tidak tersendat. Ia juga menekankan perlunya operasi modifikasi cuaca untuk mengantisipasi hujan yang berpotensi menghambat proses pemulihan, khususnya di wilayah hulu seperti Gayo Lues.
Ke depan, Tito berencana menggelar rapat teknis lanjutan bersama para kepala daerah di Aceh guna menghimpun data lebih detail yang perlu segera ditindaklanjuti oleh Satgas.
Tito juga dijadwalkan meninjau langsung sejumlah wilayah terdampak, seperti Aceh Tamiang, Bener Meriah, dan Gayo Lues, serta daerah terdampak di Sumatra Utara dan Sumatra Barat. “Semakin detail datanya, penanganannya akan semakin tepat. Kita ingin bergerak cepat dan terukur,” pungkasnya.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Satgas DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.
(***)