 |
| Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri Pengukuhan dan Ta’aruf Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) periode 2025–2030 di Masjid Istiqlal, Jakarta, Sabtu (7/2/2026). (Foto: Puspen Kemendagri) |
JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendampingi Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri Pengukuhan dan Ta’aruf Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) periode 2025–2030 di Masjid Istiqlal, Jakarta, Sabtu (7/2/2026). Acara bertema “Bersatu dalam Munajat untuk Keselamatan Bangsa” itu dihadiri jajaran Kabinet Merah Putih dan puluhan ribu jamaah.
Pengurus MUI periode baru secara resmi dikukuhkan oleh Ketua Umum MUI Anwar Iskandar, disaksikan langsung Presiden Prabowo. Dalam taklimatnya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya kebersamaan ulama dan umara sebagai penopang kekuatan bangsa.
“Hari ini adalah lambang bersatunya ulama dan umara. Persatuan inilah yang menjadi fondasi keselamatan bangsa,” ujar Presiden Prabowo di hadapan jamaah.
Presiden Prabowo juga mengajak seluruh elemen bangsa menjaga persatuan nasional, memperkuat komitmen melindungi rakyat, serta berani melawan korupsi, perpecahan, dan kemiskinan demi masa depan generasi penerus.
Peran Strategis MUI
Presiden menyoroti peran MUI sebagai pilar penting dalam menjaga stabilitas, ketenangan, dan toleransi di tengah dinamika sosial. Menurutnya, MUI kerap berada di garis depan saat bangsa menghadapi situasi sulit, termasuk ketika bencana melanda sejumlah daerah.
Momentum pengukuhan ini sekaligus menjadi ajang penggalangan solidaritas bagi masyarakat terdampak bencana di beberapa wilayah, terutama di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Usai acara, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan kepada awak media bahwa pihaknya tengah menyiapkan keterangan resmi terkait perkembangan pemulihan pascabencana di Sumatera. Rilis tersebut, kata Tito, akan disusun bersama kementerian/lembaga terkait agar informasi yang disampaikan komprehensif.
Kehadiran Mendagri dalam agenda ini menegaskan sinergi pemerintah dengan MUI dalam menjaga kohesi sosial sekaligus memperkuat respons kemanusiaan bagi masyarakat terdampak bencana.
(Sumber: Puspen Kemendagri)