 |
| Ketua Yayasan Dana Darma Pancasila sekaligus cendekiawan Yudi Latif, M.A, Ph.D. (Foto: Tangkapan layar Zoom) |
Peringatan itu disampaikan Yudi dalam diskusi publik bertajuk “Meritokrasi Pendidikan” yang digelar secara daring oleh Yayasan Dana Darma Pancasila, Jumat (22/5/2026).
Dalam pemaparannya, Yudi menjelaskan bahwa istilah meritokrasi saat ini cenderung dipahami secara positif karena mengutamakan prestasi, kompetensi, dan kemampuan individu. Namun menurutnya, konsep tersebut tidak sesederhana itu.
“Kalau kita bicara meritokrasi hari ini, konotasinya memang cenderung positif. Tapi sebenarnya meritokrasi bisa bersifat positif atau negatif tergantung konteks sosial dan bagaimana karakteristik meritokrasi itu sendiri,” ujar Yudi Latif.
Yudi mengulas bahwa konsep meritokrasi pertama kali diperkenalkan oleh sosiolog Inggris Michael Young melalui bukunya The Rise of Meritocracy pada 1958. Menurut dia, istilah tersebut awalnya justru hadir sebagai kritik sosial terhadap sistem yang terlalu mengandalkan ukuran intelektual dan prestasi akademik.
Pasca-Perang Dunia II, Inggris mulai menerapkan seleksi berbasis IQ dalam berbagai sektor, termasuk pendidikan dan perekrutan tenaga kerja. Nilai akademik dan kecerdasan intelektual menjadi alat utama untuk menentukan masa depan seseorang.
Di satu sisi, sistem itu memang mengurangi dominasi status sosial berbasis keturunan. Namun di sisi lain, lahir kelompok elite baru yang memperoleh legitimasi dari capaian pendidikan.
“Seringkali orang yang dianggap berprestasi berasal dari kelompok sosial tertentu. Mereka punya akses pendidikan lebih baik, bisa mengikuti kursus, dan memperoleh dukungan lingkungan yang memadai,” kata Yudi.
Yudi juga menyinggung kritik serupa yang mengemuka di Amerika Serikat melalui buku The Meritocracy Trap karya profesor dari Yale University, Daniel Markovits. Dalam pandangan tersebut, institusi pendidikan elite menjadi ruang reproduksi kelompok berprivilege yang semakin sulit ditembus masyarakat kelas bawah.
Ketimpangan Pendidikan Bisa Melahirkan Diskriminasi Baru
Bagi Yudi, persoalan meritokrasi menjadi semakin relevan di Indonesia karena titik awal akses pendidikan masyarakat belum setara. Ia menilai penerapan standar prestasi yang sama tanpa mempertimbangkan kesenjangan fasilitas pendidikan justru dapat memperkuat diskriminasi struktural.
“Menyamaratakan standar prestasi tanpa memedulikan ketimpangan fasilitas sama saja dengan melanggengkan diskriminasi. Selama akses guru dan sekolah bermutu menumpuk di Jawa, wilayah Indonesia Timur tidak akan pernah punya kecepatan untuk mengejar ketertinggalan,” tegas Yudi.
Menurut Yudi, ketimpangan tersebut tampak dari perbedaan capaian pendidikan yang terbentang antara Indonesia Barat dan Timur, yang kerap terlihat dalam hasil evaluasi pendidikan nasional. Distribusi guru, kualitas sekolah, hingga dukungan infrastruktur pendidikan masih terkonsentrasi di wilayah tertentu.
Dampaknya, berbagai program kompetitif, termasuk beasiswa bergengsi seperti LPDP, berisiko terus didominasi peserta dari daerah dengan ekosistem pendidikan yang lebih mapan.
Akibatnya, lanjut dosen tamu di sejumlah kampus ini, pelajar dari kawasan seperti Papua dan Indonesia Timur menghadapi tantangan jauh lebih berat untuk mengejar ketertinggalan.
Selain ketimpangan geografis, Yudi turut mengkritik pendekatan pendidikan berbasis kelas sosial yang dinilai masih menempatkan kelompok miskin dalam “lingkaran sekolah kelas bawah”.
Menurut Yudi, kebijakan pendidikan seharusnya tidak sekadar memberi ruang berbeda bagi masyarakat miskin, tetapi membuka akses yang setara terhadap sekolah publik berkualitas.
Karena itu, alumnus Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran (Unpad) ini mendesak pemerintah untuk menata ulang kebijakan pendidikan nasional dengan menitikberatkan pada pemerataan mutu guru, kesetaraan akses sekolah berkualitas, serta peluang sosial yang lebih adil bagi seluruh anak bangsa.
Diskusi publik yang dimoderatori Dr. Susetya Herawati, ST., M.Si. dari Yayasan Suluh Nuswantara Bakti itu turut menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Prof. Dr. Muchlas Samani, Amich Alhumami, Ph.D, Dhitta Puti Sarasvati, M.Ed, dan Iman Zanatul Haeri, M.Pd.
(Siaran Pers Yayasan Dana Darma Pancasila)