 |
| Aliansi Kebangsaan bersama Yayasan Dana Darma Pancasila dan Yayasan Suluh Nuswantara Bakti merumuskan arah gerak organisasi sepanjang 2026 dalam Rapat Kerja yang digelar di Bali, 25–28 Januari 2026. (Foto: Dok.Aliansi Kebangsaan) |
REPUBLIKA ONLINE; JAKARTA — Aliansi Kebangsaan bersama Yayasan Dana Darma Pancasila dan Yayasan Suluh Nuswantara Bakti merumuskan arah gerak organisasi sepanjang 2026 dalam Rapat Kerja yang digelar di Bali, 25–28 Januari 2026. Forum ini melahirkan dokumen ideologis bertajuk “Manifesto Manusia Merdeka” dengan tema besar Berpikir Merdeka, Bersikap Merdeka, Bertindak Merdeka.
Ketua Aliansi Kebangsaan, Pontjo Sutowo, menyatakan manifesto tersebut bukan sekadar pernyataan sikap, melainkan panggilan kebangsaan untuk membebaskan manusia Indonesia dari warisan kolonialisme mental yang dinilai masih membelenggu cara berpikir, bersikap, dan bertindak.
“Proklamasi adalah peristiwa politik. Tetapi manusia merdeka adalah proses peradaban. Kita sudah merdeka sebagai negara, tetapi belum sepenuhnya merdeka sebagai bangsa,” kata Pontjo dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Senin (2/2/2026).
Mengapa manifesto ini lahir?
Menurut Aliansi Kebangsaan, lebih dari delapan dekade setelah kemerdekaan, Indonesia masih menghadapi problem mendasar: kemerdekaan batin yang belum tumbuh kuat pada warganya.
Warisan sistem pendidikan kolonial yang menekankan hafalan, budaya birokrasi yang sentralistik, hingga pola pembangunan yang berorientasi material dinilai turut membentuk generasi yang patuh, namun kurang kritis dan minim keberanian moral.
Pontjo menyebut gejala itu tampak pada dua kecenderungan ekstrem: mental peniru yang konformis terhadap arus global, serta mental pecundang yang menormalisasi ketidakadilan atas nama stabilitas.
“Ketika mental manusia terpasung, kemerdekaan politik menjadi rapuh dan kemajuan ekonomi kehilangan arah moral,” ujar Pontjo.
Pokok Manifesto Manusia Merdeka
Manifesto tersebut menekankan tiga agenda utama pembebasan:
1. Ranah Tata Nilai – membangun kemerdekaan berpikir dan jiwa melalui literasi kebangsaan, pendidikan karakter, dan pemulihan spiritualitas publik.
2. Ranah Tata Kelola – menjadikan warga sebagai subjek setara melalui civic empowerment, reformasi etika pelayanan publik, serta penguatan partisipasi sosial.
3. Ranah Tata Sejahtera – membangun kemandirian material lewat ekonomi berbasis pengetahuan, koperasi modern, UMKM inovatif, pendidikan bermutu, dan jaminan sosial adaptif.
Aliansi Kebangsaan menilai pembangunan selama ini terlalu menekankan investasi fisik dan pertumbuhan ekonomi, sementara “mental investment” yang pernah diingatkan Bung Karno pada 1956 terabaikan.
“Tanpa kekayaan mental, pembangunan justru melanggengkan perbudakan dalam bentuk baru,” kata Pontjo mengutip gagasan Presiden pertama RI itu.
Di mana urgensinya hari ini?
Aliansi Kebangsaan melihat praktik “kolonialisme gaya baru” dalam bentuk perampasan ruang hidup rakyat atas nama investasi dan pembangunan. Tanah adat, hutan, pesisir, dan kampung warga dinilai kerap diperlakukan seolah “tak bertuan”.
Di sisi lain, politik terjebak dalam siklus jangka pendek, media dikuasai logika viralitas, dan ekonomi tumbuh dengan mengorbankan lingkungan.
“Indonesia kini terjebak dalam kejangka-pendekan kronis. Visi jangka panjang dikorbankan demi popularitas sesaat,” jelas Pontjo.
Langkah konkret Aliansi Kebangsaan
Dalam program 2026, Aliansi Kebangsaan akan mendorong:
* Gerakan literasi kebangsaan lintas generasi
* Sekolah kepemimpinan rakyat
* Komunitas belajar warga
* Penguatan koperasi modern dan ekonomi pengetahuan
* Forum musyawarah kebangsaan lintas sektor
* Pelatihan guru sebagai agen pembebasan
* Gerakan etika publik berbasis kejujuran dan tanggung jawab
Semua program itu dirancang untuk bekerja pada tiga lapisan: jiwa, sistem, dan kapasitas hidup.
Siapa yang disasar?
Pontjo menegaskan manifesto ini menyasar cendekiawan, pendidik, komunitas, ormas, dunia usaha, hingga penyelenggara negara. Menurutnya, pembentukan manusia merdeka tak mungkin terjadi tanpa political will yang berpihak pada pembangunan bangsa, bukan semata pembangunan negara.
“Negara ini tidak kekurangan sumber daya. Kita hanya kekurangan keberanian mental untuk menjadi bangsa yang sepenuhnya merdeka,” tegas Pontjo.
Kapan dan bagaimana dilanjutkan?
Hasil Raker Bali akan diterjemahkan menjadi agenda kolaboratif sepanjang 2026 dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Aliansi Kebangsaan membuka ruang kerja sama lintas sektor untuk mewujudkan narasi kebangsaan yang memerdekakan.
“Saatnya berhenti menjadi peniru atau penonton. Saatnya berpikir, bersikap, dan bertindak merdeka,” kata Pontjo menandaskan.
(Sumber: Dokumen Rapat Kerja Aliansi Kebangsaan di Bali (25–28 Januari 2026) dan keterangan Ketua Aliansi Kebangsaan, Pontjo Sutowo, di Jakarta, 2 Februari 2026)