 |
| Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto saat meresmikan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di kawasan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara, Kamis (5/2/2026). (Foto: Puspen Kemendagri) |
REPUBLIKA ONLINE; MEDAN — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipandang memiliki dimensi yang jauh melampaui urusan kesehatan. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan, program ini dirancang sebagai strategi untuk menggerakkan ekonomi lokal berbasis masyarakat di berbagai daerah.
Hal tersebut disampaikan Bima saat meresmikan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di kawasan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara, Kamis (5/2/2026).
Menurut Bima, MBG menjadi pintu masuk lahirnya ekosistem ekonomi pangan di tingkat bawah, karena melibatkan langsung petani, peternak, nelayan, serta pelaku usaha mikro kecil di sekitar lokasi dapur produksi.
“Ini bukan hanya program kesehatan. Ini perputaran ekonomi. Telur dari peternak lokal, sayur dari petani sekitar, ikan dari nelayan setempat. Uangnya berputar di masyarakat,” ujar Bima.
Bima mengungkapkan, jumlah penerima manfaat MBG kini telah mencapai sekitar 60 juta jiwa dan ditargetkan menyentuh 80 juta jiwa pada akhir tahun. Jika seluruh dapur telah beroperasi optimal untuk melayani sekitar 82 juta penerima, potensi penyerapan tenaga kerja formal diperkirakan mencapai 5 juta orang.
Karena itu, pemerintah memberi perhatian khusus pada kesiapan rantai pasok bahan baku di sekitar dapur MBG. Pemerintah daerah didorong tidak hanya menjadi lokasi pelaksanaan program, tetapi menjadi pemasok utama kebutuhan pangan.
Bima menekankan pentingnya sinkronisasi data antara pemerintah daerah dan Badan Gizi Nasional (BGN) agar suplai bahan pangan benar-benar bersumber dari wilayah terdekat.
“Jangan sampai dapurnya ada di daerah, tapi bahan bakunya masih diambil dari luar. Daerah harus menjadi bagian dari ekosistem ini,” tegas Bima.
Menurut Bima, pola ini akan memperpendek rantai distribusi pangan, menekan biaya logistik, sekaligus membantu mengendalikan inflasi daerah.
Selain aspek ekonomi, Bima juga menyoroti pentingnya standar kebersihan dapur dan pengelolaan limbah. Ia meminta Dinas Kesehatan daerah aktif melakukan pengawasan demi memastikan program berjalan aman dan higienis dengan target *zero accident*.
Peresmian dapur SPPG di Medan ini turut dihadiri Ketua Satgas MBG Gotong Royong Kadin Indonesia Chandra Tirta Wijaya, Ketua Kadin Sumut Firsal Dida Mutyara, Kepala KPPG Medan Donald Simanjuntak, serta sejumlah pihak terkait.
Melalui MBG, pemerintah berharap program pemenuhan gizi dapat berjalan beriringan dengan penguatan ekonomi umat di daerah, sehingga manfaatnya tidak hanya dirasakan dari sisi kesehatan, tetapi juga dari sisi kesejahteraan masyarakat.
(Puspen Kemendagri)