 |
| Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Penurunan Kemiskinan, Pengangguran, Pengelolaan Lingkungan yang ASRI, dan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Jumat (27/2/2026). (Foto: Puspen Kemendagri) |
Penegasan itu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Penurunan Kemiskinan, Pengangguran, Pengelolaan Lingkungan yang ASRI, dan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Jumat (27/2/2026).
Menurut Tomsi, tanpa indikator yang seragam dan berbasis data akurat, upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta menurunkan kemiskinan dan pengangguran berisiko berjalan parsial. Karena itu, ia mendorong seluruh pihak menyamakan persepsi sejak awal.
“Persepsi kita harus sama dulu, baru kita bisa mengurai persoalan secara tepat,” ujar Tomsi.
Tomsi menjelaskan, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memastikan ketersediaan data dasar di setiap kabupaten/kota. Data tersebut nantinya menjadi pijakan dalam merumuskan kebijakan yang terukur dan berkelanjutan. Model ini, kata dia, bisa meniru mekanisme pengendalian inflasi yang selama ini dievaluasi secara rutin dan sistematis.
Tomsi bahkan mengusulkan agar rakor terkait pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan pengangguran digelar secara berkala, minimal satu kali setiap bulan. Dengan forum rutin, perkembangan kinerja daerah dapat dipantau dan dikoreksi lebih cepat. “Mudah-mudahan kita bisa konsisten setiap bulan seperti rakor pengendalian inflasi,” tegasnya.
Dalam forum tersebut, Kemendagri juga meminta dukungan penuh dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memperkuat kualitas data. Keakuratan data dinilai menjadi fondasi utama dalam penyusunan indikator bersama.
Tomsi secara khusus menyampaikan harapannya kepada Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi agar BPS dapat berkontribusi maksimal dalam penyediaan dan validasi data. “Data harus benar-benar bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Rakor tersebut turut dihadiri Sekjen Kementerian Sosial Robben Rico, Inspektur Jenderal Kemendagri Sang Made Mahendra Jaya, serta Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Kemendagri Muhamad Valiandra.
Melalui kolaborasi lintas sektor ini, pemerintah berharap kebijakan penurunan kemiskinan dan pengangguran tidak lagi bersifat sektoral, melainkan terintegrasi dari pusat hingga daerah. Pendekatan berbasis indikator bersama juga diyakini dapat memperkuat tata kelola pemerintahan daerah agar lebih transparan dan akuntabel.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan program ekonomi dan sosial benar-benar berdampak nyata bagi masyarakat. Dengan data yang solid dan koordinasi yang konsisten, target pertumbuhan ekonomi nasional diharapkan lebih realistis, sementara angka kemiskinan dan pengangguran bisa ditekan secara berkelanjutan.
(Puspen Kemendagri)