 |
| Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Benni Irwan. (Foto: Puspen Kemendagri) |
JAKARTA — Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang akan dibuka Presiden RI Prabowo Subianto bukan sekadar agenda seremonial tahunan. Forum yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Senin (2/2/2026), ini justru menjadi panggung penting sinkronisasi kebijakan ekonomi antara pusat dan daerah.
Di tengah target ambisius pertumbuhan ekonomi 8 persen, Rakornas diposisikan sebagai ruang konsolidasi agar kebijakan makro pemerintah pusat dapat diterjemahkan secara konkret di level daerah—tempat roda ekonomi sesungguhnya bergerak.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Benni Irwan, menegaskan bahwa Rakornas tahun ini berfokus pada percepatan implementasi program prioritas Presiden, terutama yang berkaitan dengan kedaulatan pangan, energi, dan penguatan ekonomi produktif serta inklusif.
“Mempercepat tercapainya keberhasilan program prioritas Presiden untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan energi, serta ekonomi yang produktif dan inklusif dengan pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8 persen,” ujar Benni.
Peran Daerah Kunci Penggerak Ekonomi
Pemerintah menyadari bahwa keberhasilan target ekonomi nasional sangat bergantung pada performa daerah. Kepala daerah dan Forkopimda dinilai sebagai motor utama penggerak aktivitas ekonomi, mulai dari perizinan usaha, distribusi pangan, pengelolaan energi lokal, hingga belanja daerah yang berdampak langsung pada perputaran uang di masyarakat.
Karena itu, Rakornas menjadi momentum menyamakan persepsi agar kebijakan pusat tidak berhenti sebagai dokumen, tetapi benar-benar menjadi program nyata di daerah.
Presiden Prabowo dijadwalkan tidak hanya membuka acara, tetapi juga menyampaikan evaluasi kinerja 2025 sekaligus arahan strategis menghadapi 2026. Arah kebijakan ini diperkirakan akan menitikberatkan pada efektivitas belanja pemerintah, stabilitas pangan dan energi, serta penguatan ekonomi daerah berbasis potensi lokal.
Hadirkan Kabinet, TNI, Polri Bahas Isu Ekonomi Strategis
Rakornas juga menghadirkan jajaran Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga negara, serta unsur TNI dan Polri dalam sesi-sesi tematik. Beberapa topik utama yang akan dibahas antara lain:
* Sinergi kebijakan ekonomi dan energi pusat-daerah
* Strategi kedaulatan pangan berkelanjutan
* Penguatan koordinasi kebijakan pembangunan daerah
* Isu strategis lain yang berdampak pada stabilitas ekonomi nasional
Kehadiran lintas sektor ini menunjukkan bahwa isu ekonomi tidak lagi dipandang parsial, melainkan membutuhkan pendekatan kolaboratif dari berbagai lini pemerintahan.
4.487 Peserta, Simbol Besarnya Taruhan Ekonomi Daerah
Sebanyak 4.487 peserta dari unsur kementerian/lembaga, gubernur, bupati, wali kota, pimpinan DPRD, hingga Forkopimda akan hadir. Skala ini mencerminkan besarnya taruhan kebijakan ekonomi di daerah.
Sebab pada akhirnya, keberhasilan target pertumbuhan ekonomi nasional tidak hanya ditentukan di Jakarta, tetapi di kabupaten, kota, dan provinsi di seluruh Indonesia.
Rakornas 2026 pun menjadi lebih dari sekadar forum koordinasi. Ia menjelma menjadi ruang konsolidasi ekonomi nasional, tempat pusat dan daerah menyatukan langkah agar agenda besar pembangunan benar-benar terasa dampaknya bagi masyarakat luas.
(Puspen Kemendagri)