 |
| Jalur Gaza, Palestina. (Foto: Pixabay) |
Informasi ini disampaikan Reuters pada Jumat (1/5/2026), mengutip sejumlah sumber diplomatik. Ketidakefektifan CMMC dalam menjalankan mandatnya menjadi alasan utama penutupan misi yang berlangsung kurang dari setahun tersebut.
Digantikan Pasukan Stabilisasi Internasional Pimpinan AS
Sebagai pengganti, Amerika Serikat berencana membentuk misi keamanan internasional yang juga dipimpin Washington. Rencana ini akan melibatkan pengerahan sekitar 40 personel militer AS dalam sebuah Pasukan Stabilisasi Internasional.
Pasukan ini nantinya bertugas mengawasi langsung dinamika keamanan di wilayah Palestina yang masih dilanda konflik berkepanjangan.
Landasan Hukum dari DK PBB
Langkah AS ini tidak terlepas dari Resolusi Dewan Keamanan PBB yang disahkan pada November 2025. Resolusi yang diajukan oleh pemerintahan Presiden AS Donald Trump itu bertujuan mendukung rencana komprehensif penyelesaian status Gaza.
Dalam pemungutan suara, 13 negara anggota DK PBB mendukung resolusi tersebut, sementara Rusia dan China memilih abstain.
Resolusi itu juga mendorong pembentukan pemerintahan internasional sementara di Gaza, serta pembentukan Dewan Perdamaian yang diketuai langsung oleh Trump. Mandat pasukan stabilisasi internasional akan dijalankan dalam koordinasi dengan Israel dan Mesir.
Kondisi Gaza Masih Panas
Meskipun telah diumumkan transisi menuju fase kedua dari rencana perdamaian Trump, realitas di lapangan menunjukkan sebaliknya. Serangan udara dan serangan darat Israel masih terus berlangsung. Di sisi lain, Hamas secara terbuka menolak tuntutan untuk melucuti senjata.
Situasi ini menempatkan rencana stabilisasi AS pada tantangan berat, mengingat akar konflik yang belum terselesaikan. Keberhasilan misi 40 personel AS ke depan masih akan sangat bergantung pada kemauan politik kedua belah pihak yang bertikai.
(Sumber: Reuters/RIA Novosti/Sputnik)