 |
| Wamendagri RI Bima Arya Sugiarto saat menghadiri Pendidikan dan Pelatihan Daerah (Diklatda) V BPD HIPMI Jawa Barat di Gedung Daan Mogot Pusdikif, Bandung, Sabtu (9/5/2026). (Foto: Puspen Kemendagri) |
Menurut Bima, kepala daerah saat ini dituntut lebih kreatif dalam mencari sumber pembiayaan pembangunan. Karena itu, peran pengusaha muda dinilai penting untuk membantu pemerintah daerah menghadirkan inovasi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.
“Saya banyak tahu teman-teman HIPMI yang bergerak di ekonomi kreatif, kuliner, dan sektor lainnya. Kepala daerah itu kadang belum memahami potensi tersebut secara maksimal, jadi HIPMI bisa membantu supaya daerah lebih kreatif dan inovatif,” ujar Bima.
Bima menjelaskan, pemerintah daerah kini tidak bisa hanya mengandalkan anggaran konvensional. Daerah perlu mulai memanfaatkan alternatif pembiayaan seperti crowd financing, kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), hingga optimalisasi aset milik daerah.
Dalam kapasitasnya sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima mengaku memiliki tugas mendampingi kepala daerah agar mampu membangun kemandirian fiskal sekaligus menjalankan program prioritas nasional.
Menurut Bima, tantangan kepala daerah ke depan semakin besar karena harus mampu mengawal berbagai program strategis pemerintah, mulai dari ketahanan pangan, program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, hingga pengembangan Koperasi Desa dan Kelurahan.
Bima menilai momentum bonus demografi saat ini harus dimanfaatkan generasi muda untuk mendorong lahirnya lebih banyak inovasi dan peluang usaha baru menuju Indonesia Emas 2045. Ia juga menekankan bahwa pembangunan nasional tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah. Dibutuhkan pola kerja baru berbasis co-creation atau menciptakan sesuatu bersama-sama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
“Sekarang bukan hanya era kolaborasi, tapi co-creation. Duduk bersama, merencanakan bersama, menghadapi tantangan bersama,” kata Bima.
Dalam kesempatan itu, Bima turut menyinggung keberhasilan Pemerintah Kota Jambi yang dinilai mampu meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi program prioritas nasional. Menurutnya, langkah tersebut berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka pengangguran. “Ini bukti bahwa kepala daerah tidak hanya mengeluh, tetapi memilih berpeluh untuk membuka peluang,” ujarnya menjelaskan.
Kegiatan Diklatda HIPMI Jawa Barat juga dihadiri sejumlah pengurus HIPMI daerah dan kader pengusaha muda dari berbagai wilayah di Jawa Barat.
(Sumber: Puspen Kemendagri)