 |
| Mendagri Tito Karnavian saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi 2026 yang dirangkaikan dengan pembahasan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Pengawasan Obat dan Makanan di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (18/5/2026). (Foto: Puspen Kemendagri) |
Hal itu disampaikan Tito Karnavian saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi 2026 yang dirangkaikan dengan pembahasan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Pengawasan Obat dan Makanan di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (18/5/2026).
Menurut Tito, kondisi inflasi Indonesia saat ini masih jauh lebih baik dibandingkan sejumlah negara lain yang mengalami lonjakan harga sangat tinggi akibat tekanan ekonomi dan konflik global.
“Kita masih bersyukur bahwa inflasi year on year masih di angka 2,42 persen di bulan April. Namun bulan Mei ini kita harus mengamati betul perkembangan dampak kenaikan harga minyak dan juga kurs mata uang,” ujar Tito.
Tito menilai, capaian tersebut menunjukkan koordinasi pengendalian inflasi antara pemerintah pusat dan daerah berjalan cukup efektif. Dengan angka inflasi yang tetap rendah, daya beli masyarakat dinilai masih relatif terjaga di tengah ketidakpastian ekonomi dunia.
Tito bahkan menyinggung adanya negara yang mengalami inflasi ekstrem hingga ratusan persen. Menurutnya, kondisi itu menjadi pengingat penting agar Indonesia terus menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan distribusi barang.
“Ada negara yang sudah mencapai 612 persen. Bayangkan semua harga barang dan jasa naik enam kali lipat, sementara kita di angka 2,42 persen yang berarti inflasi masih terkendali,” kata Tito.
Dalam paparannya, Tito menjelaskan bahwa sektor transportasi menjadi penyumbang inflasi bulanan terbesar pada periode April 2026. Sementara kelompok makanan, minuman, dan tembakau justru relatif stabil sehingga membantu menahan laju inflasi nasional.
Meski demikian, Tito meminta pemerintah daerah, khususnya wilayah dengan tingkat inflasi di atas target seperti Papua Barat dan Aceh, segera memperkuat pengawasan distribusi pangan.
Komoditas cabai merah disebut masih menjadi salah satu pemicu utama kenaikan harga di sejumlah daerah. Karena itu, kepala daerah diminta turun langsung memantau kondisi pasar agar gangguan distribusi dapat segera diatasi.
“Sekali lagi kita amati betul dampak kenaikan barang dan jasa di daerah masing-masing, terutama akibat kenaikan harga minyak global serta fluktuasi kurs mata uang,” tegas Tito.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Badan Pengawas Obat dan Makanan Elin Herlina, Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional I Gusti Ketut Astawa, serta Plt Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Popy Rufaidah.
Selain itu, perwakilan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kejaksaan Agung, Satgas Pangan Polri, Mabes TNI, hingga Perum Bulog juga mengikuti rapat secara daring.
Pemerintah berharap koordinasi lintas lembaga tersebut mampu menjaga stabilitas harga pangan dan mengantisipasi dampak gejolak geopolitik global terhadap perekonomian nasional.
(Puspen Kemendagri)