 |
| Wamendagri Bima Arya (dua kanan) saat peluncuran Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Wilayah Jawa 2026 di Gudang Perum Bulog, Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu (13/5/2026). (Foto: Puspen Kemendagri) |
Penegasan ini disampaikan Bima Arya di sela-sela peluncuran Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Wilayah Jawa 2026 di Gudang Perum Bulog, Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu (13/5/2026). Program ini merupakan transformasi dari gerakan pengendalian inflasi sebelumnya yang kini menyasar integrasi lebih kuat dari hulu ke hilir.
Dalam pidatonya yang bernada tegas, Bima Arya mengingatkan bahwa data di atas kertas sering kali tidak mewakili realitas di lapangan. Menurutnya, pemimpin daerah harus aktif memeriksa jalur distribusi, memastikan rantai produksi tidak tersendat, hingga mengecek langsung harga komoditas di pasar-pasar tradisional.
“Karena di situ nanti akan terlihat data-datanya. Jangan sampai kita hanya membaca laporan, tetapi tidak tahu kondisi sebenarnya di masyarakat. Begitu ada gangguan pasokan, kita sudah bisa mengantisipasi sejak dini,” ujar Bima Arya dalam sambutannya.
Jangan Korbankan Swasembada Pangan demi Janji Politik Lokal
Lebih lanjut, mantan Wali Kota Bogor itu menyoroti potensi gesekan antara agenda nasional dan kepentingan politik lokal. Ia mewanti-wanti para kepala daerah agar tidak mengorbankan program swasembada pangan nasional demi memenuhi janji politik sesaat.
Bima menekankan bahwa sinkronisasi solid antara pemerintah pusat dan daerah adalah kunci utama menjaga stabilitas harga serta ketersediaan pasokan di tengah dinamika geopolitik global yang terus bergejolak.
“Kita mendorong agar kepala daerah juga memaksimalkan, memanfaatkan APBD-nya untuk program-program swasembada pangan. Jangan sampai anggaran yang ada tidak menyentuh sektor fundamental ini,” ujar Bima Arya.
Pemerintah pusat, melalui Kemendagri, disebut Bima Arya telah menerapkan mekanisme insentif fiskal stick and carrot. Daerah yang aktif menjaga stabilitas harga akan mendapat penghargaan berupa tambahan alokasi anggaran.
Sebaliknya, wilayah yang abai terhadap pengendalian inflasi akan dievaluasi. Salah satu caranya adalah mengoptimalkan pos Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam APBD untuk intervensi pasar jika terjadi lonjakan harga.
Apresiasi untuk Bank Indonesia
Pada kesempatan yang sama, Bima Arya turut mengapresiasi inisiatif Bank Indonesia yang sukses membangun integrasi sistem pangan dari hulu hingga hilir. Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman yang hadir langsung menyatakan bahwa GPIPS kini fokus pada dua aspek utama: penguatan produktivitas pertanian dan kelancaran distribusi pangan, khususnya untuk komoditas strategis seperti beras, cabai, dan bawang merah.
“Mudah-mudahan kita kawal bersama gerakan ini. Jangan sampai hanya menjadi seremoni sesaat. Gerakan ini harus berlanjut di daerah-daerah lainnya, dan Kemendagri siap mengawal bersama-sama,” pungkas Bima Arya.
Hadir dalam acara itu Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang menyatakan optimisme Jatim menuju kedaulatan pangan berkelanjutan , anggota Komisi XI DPR RI Thoriq Majiddanor, Bupati Sidoarjo Subandi, serta jajaran pejabat Badan Pangan Nasional dan Kementerian Pertanian.
(Puspen Kemendagri)