 |
| KPK bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) meluncurkan bahan ajar Pendidikan Antikorupsi di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (11/5/2026). (Foto: Kemendikdasmen) |
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi meluncurkan Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Antikorupsi di Jakarta, Senin (11/5/2026). Langkah ini bukan sekadar seremoni birokrasi, melainkan sebuah operasi radikal membangun tameng integritas.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Akhmad Wiyagus, membuka acara dengan satu fakta pahit: sepanjang 2025 hingga 2026, KPK telah melakukan 11 kali operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah. Indonesia juga harus menerima kenyataan bahwa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2025 terjun bebas ke skor 34, menempatkan kita di peringkat 109 dunia.
"Ini adalah alarm keras bagi kita semua. Penegakan hukum saja tidak cukup jika tidak menyentuh akar persoalan," ujar Wamendagri Akhmad.
Membangun Karakter, Bukan Sekadar Hafalan Hukum
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, menolak jika pendidikan antikorupsi dimaknai sempit sebagai pengajaran pasal-pasal hukum. Menurutnya, ini adalah upaya fundamental membangun peradaban.
Mendikdasmen Mu'ti menegaskan bahwa seluruh proses belajar, baik intrakurikuler hingga ekstrakurikuler, harus bermuara pada pembentukan karakter jujur dan berintegritas.
"Pendidikan pada hakikatnya adalah proses membangun karakter dan peradaban bangsa. Karena itu, seluruh pengetahuan dan keterampilan yang diterima murid harus bermuara pada pembentukan karakter dan penguatan integritas," ujar Mendikdasmen Mu'ti.
Peluncuran panduan ini sangat strategis karena menyentuh hidden curriculum. Kemendikdasmen ingin memastikan lingkungan sekolah menjadi model kehidupan yang steril dari praktik korupsi sekecil apa pun.
Mendikdasmen Mu'ti menyoroti pentingnya sinergi empat pusat pendidikan: sekolah, keluarga, masyarakat, dan media. Ia bahkan mengakui masih ada praktik kontraproduktif di lingkungan pendidikan yang harus segera dibenahi, termasuk dengan penerapan ujian berbasis kejujuran untuk membangun mental "Good and Clean Governance" sedari kecil.
Standar Nasional: Lima Kompetensi Antikorupsi
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyebut panduan ini sebagai standar nasional agar implementasi di seluruh daerah memiliki "irama yang sama". KPK menilai pencegahan melalui pendidikan jauh lebih murah dan efektif dibanding penindakan yang membebani keuangan negara hingga ke pemenuhan kebutuhan para pesakitan di penjara.
"Pendidikan harus menjadi fondasi membangun generasi berintegritas. Karena itu, penguatan integritas pendidikan dari pusat hingga daerah harus memiliki arah dan semangat yang sama," tegas Setyo.
Bahan ajar yang disusun meliputi jenjang PAUD hingga SMK ini memuat lima kompetensi inti: taat aturan, memahami konsep kepemilikan, menjaga amanah, mengelola dilema etis, dan membangun budaya antikorupsi. Ini adalah bekal konkret agar siswa tidak sekadar pintar, tetapi juga kebal terhadap godaan penyimpangan.
Menanti Gerak Cepat Daerah
Momentum ini juga menjadi titik awal mobilisasi pemerintah daerah. Kemendagri menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk segera menyusun regulasi turunan dan mengintegrasikan modul antikorupsi ke dalam kegiatan sekolah, serta mendukung penuh Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2026 yang tengah digelar KPK untuk memetakan kerentanan integritas di sektor pendidikan.
Saat penegakan hukum terus menghantam para pelaku korupsi di ruang sidang, pemerintah mencoba memotong jalur kaderisasinya langsung dari taman kanak-kanak, berharap ruang-ruang kelas hari ini tidak lagi melahirkan "alarm-alarm keras" di masa depan.
(Puspen Kemendagri)