 |
| Presiden RI Prabowo Subianto berpidato dalam peresmian Museum Ibu Marsinah dan Rumah Singgah di Desa Nglundo, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026). (Foto: Youtube Sekretariat Presiden RI) |
Pernyataan bernada "perang total" terhadap korupsi ini sontak menyita perhatian publik. Pasalnya, Presiden Prabowo mengaku telah menerima laporan langsung dari Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang justru merasa gamang ketika target operasinya berada di lingkaran dalam kekuasaan.
“Kepala BPKP datang ke saya agak gemetar. Dia bilang yang diperiksa ini beberapa orang dekat sama Presiden,” ujar Presiden Prabowo di hadapan para tamu undangan, menirukan kegugupan sang pejabat pengawas.
Alih-alih memberikan proteksi, respons spontan Prabowo justru menjadi tamparan keras bagi anak buahnya yang bermain api. Dengan nada tegas, ia memerintahkan audit dan investigasi terus dilanjutkan tanpa intervensi sepihak.
“Saya bilang, teruskan pemeriksaan. Tidak ada urusan mau orang dekat saya atau bukan. Kalau ada indikasi penyelewengan, periksa!” tegas Presiden Prabowo.
Teknologi Digital Akan Membongkar Semua Kebusukan
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo mengaku heran dengan logika para koruptor yang nekat mencuri uang rakyat di tengah kemajuan teknologi digital saat ini. Menurutnya, sistem transaksi keuangan modern yang begitu transparan justru menjadi bumerang bagi para penjahat berdasi.
“Saya heran, sekarang ini sudah ada digital, ada macam-macam, pasti ketahuan. Jangan anggap kami tidak tahu,” ujar Presiden Prabowo mengingatkan.
Meski demikian, di balik ketegasannya, Presiden Prabowo tak bisa menyembunyikan sisi kemanusiaannya. Ia mengaku prihatin terhadap dampak sosial yang harus ditanggung oleh keluarga para pejabat yang tersangkut kasus hukum, terutama istri dan anak-anak mereka. Namun, simpati itu tidak lantas menghentikan proses penegakan hukum.
“Yang paling saya sedih nanti anak dan istrinya. Tapi ya mau bagaimana, kalau sudah menyeleweng, konsekuensinya harus dihadapi,” imbuh Presiden Prabowo.
Tak Pandang Partai, Gerindra Pun Kena Sikat
Presiden Prabowo menepis anggapan bahwa penindakan hanya menyasar lawan politik. Ia mengungkapkan bahwa di internal Partai Gerindra sekalipun, sejumlah kader yang tersandung masalah hukum telah diproses sesuai aturan. Ini adalah sinyal kuat bahwa era "kebal hukum" bagi kroni kekuasaan telah berakhir.
Tak hanya pejabat sipil, Kepala Negara juga mengarahkan peringatan kerasnya kepada institusi TNI dan Polri. Prabowo secara gamblang melarang keras segala bentuk praktik "backing" atau perlindungan terhadap bisnis ilegal.
“Saya tidak mau dengar lagi ada aparat yang backing penyelundupan, backing narkoba, backing judi, dan kegiatan ilegal lainnya. Kalian digaji oleh rakyat, maka kalian harus berpihak pada rakyat!” cetus Presiden Prabowo.
Di akhir pidatonya, Presiden Prabowo menekankan bahwa uang negara hasil penyelewengan harus dikembalikan. Bagi mereka yang membangkang, pintu kejaksaan telah terbuka lebar.
“Kalau tidak mau mengembalikan yang didapat secara tidak halal, ya sudah, urusan sama kejaksaan,” pungkas Presiden Prabowo disambut aplaus hadirin.
(Siaran Pers Sekretariat Presiden)