 |
| Mendagri Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera usai rapat koordinasi bersama Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (12/5/2026). (Foto: Puspen Kemendagri) |
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, mengungkapkan bahwa sebagian besar wilayah terdampak sudah beranjak dari status darurat menuju transisi pemulihan.
“Karena sekarang ini sebetulnya kita sedang masuk, sudah melewati darurat, masuk ke sekarang transisi menuju pemulihan,” ujar Tito usai rapat koordinasi bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (12/5/2026).
Tito merinci, untuk Sumatera Utara dan Sumatera Barat, masa transisi nyaris rampung. Sementara itu, Provinsi Aceh masih diberikan sedikit waktu perpanjangan status sebelum sepenuhnya melangkah ke tahap pemulihan permanen. Meski demikian, denyut layanan publik di tiga provinsi tersebut perlahan kembali normal.
Listrik, BBM, dan Internet Mulai Pulih
Dari sisi pelayanan dasar, pemerintah daerah di kawasan terdampak telah kembali beroperasi. Hampir seluruh rumah sakit di tingkat kabupaten kini berfungsi normal, meskipun sejumlah puskesmas pembantu di desa-desa masih dalam tahap perbaikan fisik. Tim di lapangan juga masih berjibaku membuka akses menuju wilayah-wilayah yang sempat terisolir akibat putusnya jembatan dan jalan.
“Pasokan listrik hampir seluruhnya sudah pulih, kecuali di beberapa wilayah yang akses jalannya masih terputus. Untuk sementara kami siapkan genset,” jelas Tito.
Tak hanya listrik, distribusi bahan bakar minyak melalui SPBU, jaringan internet, hingga konektivitas jalan nasional dan jembatan utama kini sudah kembali berdenyut. Normalisasi ini dinilai krusial sebagai fondasi pemulihan ekonomi warga yang sempat lumpuh.
Di sektor pendidikan, pemerintah mengklaim aktivitas belajar mengajar sudah kembali berjalan 100 persen. Kendati demikian, Tito mengakui sejumlah gedung sekolah masih memerlukan rehabilitasi agar proses belajar lebih layak dan tidak membahayakan siswa. “Proses belajar sudah berjalan, tetapi memang ada sekolah yang kondisinya belum ideal dan sedang diprioritaskan untuk diperbaiki,” akunya.
Kucuran Dana Rp10,6 Triliun dan Target Pemulihan hingga 2028
Untuk mengakselerasi perbaikan, pemerintah pusat telah menggelontorkan tambahan transfer anggaran sebesar Rp10,6 triliun ke pemerintah daerah di tiga provinsi tersebut. Dana yang telah disalurkan bertahap sejak Februari hingga April 2026 itu kini berada di kas pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota untuk mendukung kebutuhan mendesak warga.
“Sudah ditransfer semua, totalnya Rp10,6 triliun. Sekarang tinggal bagaimana penggunaannya dikawal agar cepat dan tepat sasaran,” tegas Tito.
Selain transfer daerah, sejumlah kementerian turut mengalokasikan dukungan spesifik. Kementerian Pertanian menyiapkan program pemulihan lahan pertanian yang rusak parah akibat terjangan banjir dan longsor. Sementara Kementerian Sosial bergerak menyalurkan bantuan sosial bagi warga yang kehilangan sandaran hidup. Di sisi lain, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus mempercepat pembangunan hunian sementara bagi keluarga yang rumahnya rata dengan tanah.
Berdasarkan data Satgas PRR per 11 Mei 2026, progres infrastruktur menunjukkan grafik menggembirakan: sekitar 94 persen dari total 2.421 ruas jalan daerah yang rusak kini sudah bisa dilalui. Sementara itu, 67 persen dari 1.181 jembatan daerah terdampak telah kembali beroperasi. Adapun untuk jalan dan jembatan berstatus nasional, pemerintah mengklaim sudah 100 persen berfungsi.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan, perbaikan kini menyasar penyempurnaan permanen. Pemerintah juga tengah merampungkan rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres). Program pemulihan besar-besaran ini ditargetkan berkelanjutan hingga tahun 2028 untuk memastikan infrastruktur lebih tangguh menghadapi risiko bencana di masa mendatang.
(Puspen Kemendagri)